Nabire/yerisiamnabire.blogspot- Di perkirakan hingga tahun 2014-2015 hutan di Kabupaten Nabire-Papua akan habis. Menurut data surfey dari DAP Wilayah Nabire 001/DAP/DHPH/13-14/NBR/IV; setiap hari kayu yang keluar dari hutan di nabire mencapai 120 kubik untuk jenis kayu merbau/Kayu besi, belum terhitung kayu putih. Hal ini sangat memprihatingkan kelangsungan hidup orang papua lebih khususnya masyarkat pribumi yang ada di nabire, karena di perhitungkan tahun-tahun yang akan datang masyarakat pribumi nabire akan tersisi dan kelestarian alamnya akan terancam punah.
 |
| Add Gambar : Pembalakan Liar Oleh PT. Nabire Baru di daerah KM 16 Wami Nabire- Papua/ sumber : sukubesar_yerisiam@yahoo.comc |
Belum lagi dengan kehadiran PMA (Penanaman Modal Asing) yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang merajalelah di hutan-hutan nabire sudah barang tentu bembalakan besar-besaran akan terjadi. Ironisnya pemerintah Provinsi dan Kabupaten menghalalkan praktek-praktek kotor tersebut guna meraih keuntungan dari exploitasi dan pembalakan liar dari pengusaha kayu lokal kecil-kecilan hingga PMA. DPRD Kabupaten sudah seperti orang idiot yang sudah tidak mampu berpikir tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat, hal itu di buktikan dengan beberapa kali pertemuan antara masyrakat, tokoh-tokoh adat,agama dan lain-lain. Sering kali di laporkan berbagai persoalan dan kasus-kasus di masyarakat nabire, namun hingga saat ini tak satupun persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan tuntas dan berpihak kepada masyarakat.
 |
Gambar : Jenis
kayu Merbau atau yang lebih di kenal di papua dengan sebutan kayu Besi,
menjadi incaran cukong-cukong kayu/ sumber sukubesar_yerisiam@yahoo.com
|
Hal ini menuai kotroversi dari berbagai kalangan, seperti halnya para aktivis-aktivis lingkungan hidup dan sejumlah LSM yang terus menyuarakan pelestarian hutan untuk paru-paru dunia. Lebih konyolnya sejumlah pejabat daerah ikut ambil bagian di dalam pembalakan liar tersebut. Salah satunya adalah Wakil Bupati Kabupaten Nabire; Mesak Magai. Hari-hari para pejabat dan sejumlah SKPD di lingkungan PEMDA Nabire mengeluh tentang ketidak hadiran Wakil Bupati dalam acara-acara resmi hingga urusan-urusan mendadak yang mengharuskan kordinasi orang nomor 2 di daeran ini, Karena pejabat tersebut terus berada di hutan dalam mengurusi usaha bisnis kayunya. Hal tersebut membuat gerah sejumlah SKPD di Lingkungan PEMDA hingga masyarakat. Sama pula halnya dengan Dnas Kehutanan Kabupaten, yang juga membuat pos retribusi muatan namun tidak melakukan kontrol dan data yang lengkap tentang keluarnya hasil hutan perhari di nabire.
Kalau pemerintah saja sudah terlibat di dalam pembalakan tersebut, siapakah yang nanti menyelamatkan hutan di nabire ???
Kalau pemerintah saja sudah terlibat di dalam pembalakan tersebut, siapakah yang nanti menyelamatkan hutan di nabire ???
BalasHapus